DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Peraturan Lainnya Nomor PER-001/PP/2012

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2012-07-02
Peraturan Lainnya Nomor PER-001/PP/2012 BERLAKU
2010-01-28
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2010 DIGANTI


PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR : PER - 001/PP/2012

TENTANG

PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR:PER-001/PP/2010 TENTANG
TATA TERTIB PERSIDANGAN PENGADILAN PAJAK

KETUA PENGADILAN PAJAK,

Menimbang : 


a. bahwa urutan persidangan berdasarkan daftar urut kehadiran dipandang kurang efektif dan efisien untuk pelayanan kepada para pencari keadilan;
b. bahwa penggunaan teknologi informasi dalam menentukan urutan persidangan dipandang lebih efektif dan efisien untuk melayani para pencari keadilan;


Mengingat :


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR:PER-001/PP/2010 TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN PENGADILAN PAJAK.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor:Per-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Hakim Tunggal selama persidangan memakai Toga Hakim Pengadilan Pajak.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Urutan persidangan dalam suatu hari persidangan menggunakan urutan nama pemohon keadilan pada Rencana Umum Sidang (RUS) dari hari persidangan tersebut.
(5) Rencana Umum Sidang (RUS) hasil akses dari Website Pengadilan Pajak berlaku juga sebagai Rencana Umum Sidang (RUS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Terbanding/Tergugat yang akan menghadiri persidangan wajib mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran dengan melakukan pengisian daftar kehadiran. 
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:
(1a) Pada Panggilan / Undangan / Pemberitahuan Sidang dicantumkan informasi nomor urut berkas banding yang akan disidangkan sesuai Rencana Umum Sidang (RUS).


Pasal II

1. Pelaksanaan teknis peraturan ini diatur oleh Panitera/Sekretaris.
2. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Panitera/Sekretaris Pengadilan Pajak;
2. Para Hakim Pengadilan Pajak.





Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Juli 2012


Ketua Pengadilan Pajak,


ttd.


Dr. Saroyo Atmosudarmo




 



 


 

 

Dokumen terkait

Peraturan Lainnya

Nomor SE-1/SP/2024

PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU PENGADILAN PAJAK

26 Maret 2024
Peraturan Lainnya

Nomor 109 TAHUN 2024

JANGKA WAKTU DAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH SERTA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

16 Februari 2024
Peraturan Lainnya

Nomor PER-1/PP/2024

TATA CARA PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

05 Februari 2024
Peraturan Lainnya

Nomor 140 TAHUN 2024

HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

30 Januari 2024
Peraturan Lainnya

Nomor 141 TAHUN 2024

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

30 Januari 2024
©2024 EDOCS MSM Consulting