DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah
DOKUMEN
Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Peraturan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Perindustrian Keputusan Menteri Tenaga Kerja Instruksi Menteri Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pajak Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Pajak Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemberitahuan Peraturan Lainnya Susunan Undang Undang Dalam Satu Naskah

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023

  • Timeline
  • Dokumen Terkait
  • Status
    BERLAKU

TIMELINE

2023-11-30
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 BERLAKU

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 22/BC/2023

TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI
KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MELALUI BARANG YANG DIBAWA OLEH
PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :


bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;


Mengingat : 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MELALUI BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
  2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
  3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  4. Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara atau Kawasan Bebas dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
  5. Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
  6. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
  7. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
  8. Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
  9. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
  10. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
  11. Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
  12. Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
  13. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
  14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
  15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  16. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak yang selanjutnya disingkat SPPBMCP adalah penetapan terkait tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor serta pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak yang wajib dilunasi.
  17. Perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler yang selanjutnya disebut Perangkat Telekomunikasi adalah perangkat telepon seluler dengan kode HS/pos tarif 8517.13.00 dan ex. 8517.14.00, komputer genggam berbasis seluler dengan kode HS/pos tarif ex. 8471.30.90, dan komputer tablet berbasis seluler dengan kode HS/pos tarif ex. 8471.30.90.
  18. Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak Internasional atau International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik untuk mengidentifikasi sebuah Perangkat Telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler.
  19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha atau pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah Badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.


BAB II
BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG ATAU AWAK
SARANA PENGANGKUT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Barang yang Dibawa Oleh Penumpang atau
Awak Sarana Pengangkut

Pasal 2

(1) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:
  1. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use); dan/atau
  2. barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi (non-personal use).
(2) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  1. dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke:
    1. Kawasan Bebas lain;
    2. luar Daerah Pabean; atau
    3. tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
  2. dimasukkan ke Kawasan Bebas dari:
    1. Kawasan Bebas lain;
    2. luar Daerah Pabean; atau
    3. tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan kategori barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan manajemen risiko.
(4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  1. profil Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
  2. profil barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
  3. data pemasukan dan pengeluaran barang oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebelumnya; dan/atau
  4. data lainnya.


Pasal 3

(1) Barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang jumlah, jenis, dan sifatnya wajar untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan.
(2) Barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang yang diperoleh dari:
  1. luar Daerah Pabean;
  2. Kawasan Bebas; atau
  3. tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Terhadap pemasukan atau pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas atas barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dikecualikan dari ketentuan Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.


Pasal 4

(1) Barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan barang yang jumlah, jenis, dan sifatnya:
  1. tidak wajar untuk keperluan pribadi; dan/atau
  2. dibawa untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau keperluan lain selain keperluan pribadi.
(2) sebagai barang selain barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut berdasarkan data yang ada pada saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya.


Pasal 5

(1) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan barang yang:
a. tiba di Kawasan Bebas; atau
b. berangkat dari Kawasan Bebas,
bersama dengan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
(2) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang tiba sebelum atau setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, diperlakukan sebagai barang yang tiba bersama penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang menggunakan Sarana Pengangkut melalui laut, barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tiba paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut; atau
b. untuk Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang menggunakan Sarana Pengangkut melalui udara, barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tiba paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau paling lama 15 (lima belas) hari setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
(3) Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus menunjukkan identitas dan boarding pass sebagai bukti kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Bagian Kedua
Pemberitahuan Pabean

Pasal 6

(1) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  1. disampaikan secara tertulis; atau
  2. dilakukan secara lisan.
(3) Pemberitahuan Pabean secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan dengan menggunakan:
  1. Customs Declaration; atau
  2. Pemberitahuan Pabean pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas.
(4) Pemberitahuan Pabean secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
  1. memilih jalur pelayanan pengeluaran barang, yaitu Jalur Hijau atau Jalur Merah; dan
  2. menyampaikan pernyataan secara lisan kepada Pejabat Bea dan Cukai atas barang bawaannya, dalam hal melalui Jalur Merah.
(5) Pemberitahuan Pabean secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(6) Ketentuan lebih lanjut atas penyampaian Pemberitahuan Pabean yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.


Pasal 7

(1) Customs Declaration sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diisi dan diajukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
(2) Bentuk formulir, tata cara pengisian, dan penyampaian Customs Declaration sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
(3) Pemberitahuan Pabean pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa:
  1. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari:
    1. luar Daerah Pabean; atau
    2. tempat lain dalam Daerah Pabean;
  2. Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke:
    1. Kawasan Bebas lain;
    2. luar Daerah Pabean; atau
    3. tempat lain dalam Daerah Pabean.
(4) Pemberitahuan Pabean pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengisi kolom isian BC 1.1.
(5) Customs Declaration dan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi secara lengkap dan benar.
(6) Customs Declaration dan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan dalam bentuk:
  1. data elektronik; atau
  2. tulisan di atas formulir.


Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Penjaluran

Pasal 8

(1) Ketentuan penjaluran atas Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
  1. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang berupa:
    1. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk.
    2. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan jumlah barang kena cukai melebihi jumlah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
    3. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan.
    4. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/publikasi pornografi;
    5. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
    6. barang yang dikategorikan sebagai barang selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan
  2. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau berdasarkan manajemen risiko.
(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  1. profil Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
  2. profil barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
  3. data pemasukan dan pengeluaran barang oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebelumnya; dan/atau
  4. data lainnya.

  

Pasal 9

(1) Pengeluaran barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk:
  1. pernyataan lisan;
  2. tulisan di atas formulir; dan/atau
  3. data elektronik.
(3) Pernyataan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara memperbolehkan, mempersilahkan, atau membiarkan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk keluar dari tempat atau pos pemeriksaan.

  

    

BAB III
PEMASUKAN BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG
ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT DARI LUAR DAERAH
PABEAN KE KAWASAN BEBAS

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Pabean atas Pemasukan Barang Pribadi
Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut

Pasal 10

(1) Pemasukan barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, diberikan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang kena cukai, pembebasan diberikan sampai dengan jumlah tertentu.
(3) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah tertentu, atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
(4) Tata cara pemberian pembebasan sampai dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.


Pasal 11

(1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberitahukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan:
  1. Customs Declaration; atau
  2. secara lisan.
(2) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan terdaftar sebagai barang lost and found, diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan Customs Declaration.
(3) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud ayat (1)  tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan terdaftar di dalam manifes sarana pengangkut, diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean berdasarkan ketentuan pemasukan barang kiriman di Kawasan Bebas.
(4) Tata cara pengeluaran barang yang terdaftar sebagai barang lost and found sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.


Bagian Kedua
Pemberitahuan Pabean atas Pemasukan Barang Penumpang
atau Awak Sarana Pengangkut Selain Yang Digunakan
atau Dipakai Untuk Keperluan Pribadi

Pasal 12

(1) Pemasukan barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal kedatangan internasional dan dilampiri dokumen berupa:
  1. surat persetujuan pengeluaran barang dalam hal formalitas kepabeanan telah diselesaikan;
  2. cetak tiket kedatangan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari luar Daerah Pabean;
  3. paspor Penumpang; dan
  4. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandangani oleh pengusaha.
(3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori Jalur Merah, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik.
(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
  1. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, memberikan catatan, dan mengawasi pengeluaran barang bawaan; atau
  2. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
(6) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(8) Tata cara pemasukan barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



 


Bagian Ketiga
Penjaluran dan Pemeriksaan Fisik

Pasal 13

(1) Berdasarkan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Penumpang atau Awak Sarana pengangkut yang membawa barang berupa:
a. barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa barang kena cukai, dengan jumlah barang kena cukai melebihi jumlah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2;
b. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3;
c. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/publikasi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 4;
d. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5; dan/atau
e. barang yang dikategorikan sebagai barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal barang termasuk:
a. barang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dan terdaftar sebagai barang lost and found sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); atau
b. barang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dan terdaftar di dalam manifes sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),
pemasukan dilakukan melalui Jalur Merah dan dilakukan pemeriksaan fisik.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya:
a. kelebihan jumlah barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan;
b. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, diserahkan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina;
c. barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan/atau pembatasan;
d. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia; dan/atau
e. barang yang dikategorikan sebagai barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditemukan adanya barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.


BAB IV
PENGELUARAN BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG
ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT DARI KAWASAN
BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Pabean atas Pengeluaran Barang Pribadi
Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut

Pasal 14

(1) Terhadap pengeluaran barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan sampai dengan nilai tertentu.
(2) Ketentuan pembebasan sampai dengan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
(3) Pengeluaran barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan selama di tempat lain dalam Daerah Pabean dan akan dibawa kembali saat Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berangkat menuju Kawasan Bebas, dapat diberikan keringanan atau pembebasan bea masuk dengan menyerahkan jaminan.
(4) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut mengisi formulir pengeluaran barang pribadi untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
(5) Ketentuan dan tata cara pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(6) Tata cara penyerahan jaminan dalam rangka pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
(7) Tata cara pengeluaran barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 15

Barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berangkat bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diberitahukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.



Bagian Kedua
Penjaluran

Pasal 16

(1) Berdasarkan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang membawa barang berupa:
a. barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1; dan/atau
b. barang yang dikategorikan sebagai barang selain untuk keperluan pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
a. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan pembebasan bea masuk dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
b. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
c. barang yang dikategorikan sebagai barang selain untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, atas barang dimaksud dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.
d. barang yang dikategorikan sebagai barang selain untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, berlaku ketentuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.


Bagian Ketiga
Penetapan Tarif Bea Masuk

Pasal 17

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c.
(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.
(3) Penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan SPPBMCP.
(4) Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas berdasarkan penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Atas pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai:
  1. menyampaikan bukti pembayaran kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut; dan
  2. melakukan pembukuan data barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikenakan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran dari Kawasan Bebas ke dalam buku catatan pabean.
(6) Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.


Pasal 18

(1) Terhadap barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan tarif atas bea masuk dan nilai pabean mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
(2) Terhadap barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. tarif bea masuk atas barang yang bersangkutan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebanan tarif bea masuk umum; dan
  2. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang.
(3) Tata cara penyelesaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Bagian Keempat
Pemberitahuan Pabean atas Pengeluaran Barang Penumpang
atau Awak Sarana Pengangkut Selain Yang Digunakan
atau Dipakai Untuk Keperluan Pribadi

Pasal 19

(1) Pengeluaran atas barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi berupa:
a. barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d; dan/atau
b. barang yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan,
diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 3.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal keberangkatan dan dilampiri dokumen berupa:
  1. surat persetujuan pengeluaran barang;
  2. cetak tiket keberangkatan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari Kawasan Bebas;
  3. identitas Penumpang; dan
  4. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandangani oleh pengusaha.
(3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
  1. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, memberikan catatan, dan mengawasi pemasukan barang bawaan; atau
  2. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
(5) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(6) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Tata cara pengeluaran barang selain keperluan pribadi melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu dan merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG YANG
DIBAWA OLEH PENUMPANG ATAU AWAK SARANA
PENGANGKUT DARI KAWASAN BEBAS KE KAWASAN
BEBAS LAIN

Pasal 20

(1) Pengeluaran barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berangkat bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, diberitahukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
(2) Pengeluaran barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan, dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 1.
(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal keberangkatan dan dilampiri dokumen berupa:
  1. surat persetujuan pengeluaran barang;
  2. cetak tiket keberangkatan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari Kawasan Bebas;
  3. identitas Penumpang; dan
  4. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandangani oleh pengusaha.
(4) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
  1. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, melakukan pemeriksaan tanda pengaman, memberikan catatan, dan mengawasi pemasukan barang bawaan; atau
  2. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
(6) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(8) Tata cara pengeluaran barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

Pasal 21

(1) Terhadap pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Penumpang yang telah tiba di terminal kedatangan Kawasan Bebas tujuan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang di terminal kedatangan.
(2) Tata cara pengeluaran barang asal Kawasan Bebas dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

 


BAB VI
PEMASUKAN BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG
ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT DARI TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

Pasal 22

(1) Terhadap barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) asal tempat lain dalam Daerah Pabean dengan tujuan:
a. melalui Kawasan Bebas dan akan melanjutkan kembali perjalanan ke Kawasan Bebas lain atau tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
b. dimasukkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu di Kawasan Bebas,
dapat diberitahukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain atau tempat lain dalam Daerah Pabean, tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(3) Barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan untuk tujuan antara lain:
a. perbaikan/rekondisi/pengujian/kalibrasi;
b. sewa menyewa;
c. pameran/peragaan/demonstrasi;
d. pertunjukan umum/olah raga/perlombaan;
e. keperluan contoh/model; atau
f. keperluan profesional/tenaga ahli.


Pasal 23

(1) Terhadap pemasukan barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyampaikan formulir pembawaan barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Formulir pembawaan barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan persetujuan sepanjang barang:
  1. tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
  2. tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
  3. saat dikeluarkan kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat dimasukkan;
  4. tujuan penggunaan barang jelas; dan/atau
  5. bukan merupakan jenis barang yang tercantum dalam BAB 71 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, dalam hal barang yang dimasukkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b.
(3) Jangka waktu berlakunya formulir pembawaan barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang telah diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan manajemen risiko oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(4) Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu berlakunya formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 1 (satu) kali sebelum berakhirnya jangka waktu formulir kepada Pejabat Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan dengan menunjukkan bukti pendukung.
(5) Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menunjukkan formulir pembawaan barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang telah disetujui Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.
(6) Dalam hal barang dikeluarkan dari Kawasan Bebas setelah melewati jangka waktu yang diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap barang diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Tata cara pemasukan barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Pasal 24

(1) Pemasukan barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut diterminal kedatangan dan dilampiri dokumen berupa:
  1. surat persetujuan pengeluaran barang;
  2. cetak tiket kedatangan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
  3. identitas Penumpang; dan
  4. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandangani oleh pengusaha.
(3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
  1. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, melekatkan tanda pengaman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal barang akan dilakukan pemeriksaan fisik, dan memberikan catatan pengeluaran barang bawaan; atau
  2. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
(5) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(6) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Tata cara pemasukan barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


BAB VII
PENGELUARAN BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG
ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT DARI KAWASAN BEBAS
KE LUAR DAERAH PABEAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Barang Yang Dibawa oleh Penumpang atau
Awak Sarana Pengangkut dari Kawasan Bebas ke luar Daerah
Pabean

Pasal 25

Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang akan meninggalkan Kawasan Bebas menuju luar Daerah Pabean berupa:

a. perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi yang termasuk dalam kategori jenis barang yang tercantum dalam BAB 71 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;
b. barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean;
c. uang tunai, dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu;
d. barang ekspor yang dikenakan bea keluar; dan/atau
e. barang selain keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan,

diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.



Bagian Kedua
Barang Bawaan Yang Dibawa Penumpang atau Awak Sarana
Pengangkut Berupa Perhiasan Emas, Perhiasan Mutiara, dan
Perhiasan Bernilai Tinggi Lainnya dan/atau Barang Selain
Keperluan Pribadi yang merupakan Barang Milik Pengusaha
Yang Telah Mendapat Perizinan Berusaha Dari Badan
Pengusahaan

Pasal 26

(1) Barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berupa:
a. perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi yang termasuk dalam kategori jenis barang yang tercantum dalam BAB 71 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan tujuan untuk diperdagangkan; dan/atau
b. barang selain keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e,
diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2.
(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal keberangkatan internasional dan dilampiri dokumen berupa:
  1. nota pelayanan pengeluaran barang;
  2. cetak tiket keberangkatan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari Kawasan Bebas;
  3. identitas Penumpang; dan
  4. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandangani oleh pengusaha.
(3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
  1. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani nota pelayanan pengeluaran barang, memberikan catatan dan mengawasi pemasukan barang bawaan; atau
  2. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
(5) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(6) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(7) Tata cara pengeluaran barang bawaan berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan barang selain keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e tercantum dalam Lampiran I Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


Bagian Ketiga
Barang yang Akan Dibawa Kembali ke dalam Daerah Pabean

Pasal 27

(1) Barang bawaan yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.
(2) Tata cara pemberitahuan dan pengeluaran barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.


Bagian Keempat
Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran
Lain dalam Mata Uang Rupiah atau dalam Mata Uang Asing

Pasal 28

(1) Barang bawaan berupa uang tunai, dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib diberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya.
(2) Tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.


Bagian Kelima
Ekspor Barang yang Dikenakan Bea Keluar

Pasal 29

Barang bawaan berupa barang ekspor yang dikenakan bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea keluar.



BAB VIII
PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN IMEI BARANG
BAWAAN PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT
DI KAWASAN BEBAS

Pasal 30

(1) Ketentuan pemberitahuan dan pendaftaran IMEI atas barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berupa Perangkat Telekomunikasi yang dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari Kawasan Bebas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan dan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean.
(2) Jumlah Perangkat Telekomunikasi yang dapat dilakukan pendaftaran IMEI paling banyak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
(3) Terhadap Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang telah melakukan pendaftaran IMEI sesuai ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, pendaftaran IMEI selanjutnya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.


Pasal 31

(1) Terhadap pendaftaran IMEI yang dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dari luar daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang dilakukan oleh:
  1. penduduk yang berdomisili di Kawasan Bebas, diberikan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
  2. selain penduduk yang berdomisili di Kawasan Bebas, diberikan pembebasan sampai dengan nilai tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
(2) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan alamat yang tertera pada paspor atau bukti identitas lain Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
(3) Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang telah keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan TPS saat pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan belum mendaftarkan IMEI atas Perangkat Telekomunikasi yang dibawanya, masih dapat mendaftarkan IMEI atas Perangkat Telekomunikasi yang dibawanya sesuai dengan ketentuan:
  1. tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung setelah kedatangan;
  2. tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan
  3. membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan pembebanan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang impor barang bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
(4) Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan akan keluar dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat mendaftarkan kembali IMEI atas Perangkat Telekomunikasi dengan ketentuan:
  1. menunjukkan:
    1) bukti pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi saat pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
    2) Perangkat Telekomunikasi yang didaftarkan;
    3) identitas Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut; dan
    4) tiket atau dokumen lain yang membuktikan riwayat perjalanan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
  2. diberikan pembebasan sampai dengan nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut; dan
  3. membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas keseluruhan nilai barang dikurangi dengan pembebasan sampai nilai tertentu dengan tarif pembebanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.

  

BAB IX
PENANGGUHAN PENYELESAIAN

Pasal 32

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan persetujuan penangguhan penyelesaian dalam hal barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut belum dapat diselesaikan.
(2) Persetujuan penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk formulir.


Pasal 33

(3) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang mendapatkan penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disimpan di:
a. TPS; atau
b. tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.
(4) Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Kantor.
(5) Jangka waktu dan tata cara penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai TPS.
(6) Terhadap barang yang mendapatkan penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang tidak dapat dipenuhi Kewajiban Pabeannya:
a. saat pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat dibatalkan pengeluarannya dari Kawasan Bebas; atau
b. saat pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, dapat:
1) dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean;
2) dihibahkan; atau
3) dimusnahkan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,
kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Barang yang ditimbun melewati jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang tidak dikuasai.


BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pelayanan di Kawasan Pabean

Pasal 34

(1) Pengawasan dan pelayanan atas pemasukan atau pengeluaran barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dilaksanakan di Kawasan Pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
(3) Pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas pemasukan dan pengeluaran barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dapat dilakukan di tempat lain setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

  


Bagian Kedua
Ketentuan Barang Konsumsi

Pasal 35

(1) Barang konsumsi tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas, kecuali atas pengeluaran berupa barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dalam jumlah dan/atau nilai tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(2) Terhadap barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berupa barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(3) Untuk kepentingan pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas pengeluaran barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  1. penilaian risiko; dan/atau
  2. sistem analisis informasi Penumpang, atau Awak Sarana Pengangkut.


Bagian Ketiga
Ketentuan Larangan dan Pembatasan

Pasal 36

Ketentuan larangan dan/atau pembatasan pemasukan dan pengeluaran barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 


Bagian Keempat
Formulir

Pasal 37

Contoh format dan tata cara pengisian:

a. surat pemberitahuan pembawaan barang berupa surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, Pasal 19 ayat (2) huruf d, Pasal 20 ayat (3) huruf d, Pasal 24 ayat (2) huruf d, dan Pasal 26 ayat (2) huruf d;
b. formulir pengeluaran barang pribadi untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
c. formulir pembawaan barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
d. formulir persetujuan penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); dan
e. SPPBMCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.


 


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


Ditandatangani secara elektronik


ASKOLANI

Dokumen terkait

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor PER-10/BC/2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

24 Oktober 2024
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor PER-4/BC/2024

PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

28 Maret 2024
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

KEP-41/BC/2024

PELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA TAHUN 2024 TAHAP I

19 Februari 2024
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor PER-2/BC/2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

18 Januari 2024
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor PER-26/BC/2023

PEMBAGIAN TUGAS SEKSI PADA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI, SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL, SUBDIREKTORAT PENJAMINAN KUALITAS, DAN SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

23 Desember 2023
©2024 EDOCS MSM Consulting