Nomor 7/MK/BC/2025
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN BERUPA GETAH PINUS
PER-19/PJ/2025
PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN
Nomor 37 Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
Nomor 35 Tahun 2025
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN DAN DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
Nomor 67 TAHUN 2025
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG KAPAS
Nomor 68 Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
Nomor 71 Tahun 2025
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
KEP-200/BC/2025
PENATAAN WILAYAH KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS PENETAPAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DAN BANDAR UDARA KHUSUS
Nomor 6/MK/BC/2025
PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG BERUPA KOMODITAS UBI KAYU DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
Nomor PENG-41/PJ.09/2025
PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN REKRUTMEN RELAWAN PAJAK UNTUK NEGERI (RENJANI) TAHUN 2026
Nomor 5/MK/BC/2025
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG
Nomor 7/MK/EF/2025
TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 OKTOBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2025